Panas di Balaikota, Geram Rapel Aksi

	KORLAPNYA PEREMPUAN: Friska Putri, memimpin aksi mahasiswa di depan Plaza Balikpapan. (faroq zamzami/kp) BALIKPAPAN - Tak seperti mahasiswa dan buruh kebanyakan di daerah lain, refleksi Hari Buruh Sedunia, 1 Mei (May Day) di Kota Minyak “dirapel” dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh kemarin, 2 Mei. Agendanya peringatan yaitu sama; menyampaikan orasi politik dalam aksi. Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Almamater (Geram) itu memulai aksi di depan Plaza Balikpapan. Organisasi yang tergabung di antaranya BEM Universitas Balikpapan (Uniba), BEM Stikom, BEM Poltekba, dan beberapa organisasi ekstra kampus. Di depan Plaza Balikpapan, mereka bergantian menyampaikan unek-unek. Puluhan mahasiswa yang sebelumnya menggelar long march dari Kampus Uniba itu lantas bergeser ke Gedung DPRD dan Balai Kota Balikpapan. DORONG DAN BAKU PUKUL Aksi mereka berlanjut di dua titik pemerintahan. Di balaikota, aksi sempat panas. Terjadi dorong-dorongan dan baku pukul antara mahasiswa dan petugas. “Enggak tahu juga kenapa sampai dorong-dorongan gitu, saya aja kena pukul di kepala, entah sama siapa,” kata Saiful, mahasiswa Uniba, usai aksi. Aksi bentrok itu karena puluhan mahasiswa merangkak masuk ke Kantor Pemkot Balikpapan dan dicegat oleh polisi. Namun keributan itu hanya berselang 10 menit. “Kami minta tenang. Jangan ada keributan. Silakan sampaikan aspirasi kalian,” pinta Kapolres Balikpapan AKBP Sabar Supriyono yang turun di tengah demonstran. Di pemkot, puluhan mahasiswa diterima oleh Asisten I Sekkot Balikpapan M. Arpan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Tara Allorante. SESUAIKAN UMK Sebelumnya, di Kantor DPRD Balikpapan, Wakil ketua DPRD Balikpapan Noeryati dan Ketua Komisi IV Srihana menemui. “Kami akan upayakan membahasnya dengan anggota. Kami serap aspirasi mereka,” ujar dua wakil rakyat perempuan tersebut. Demo itu dipimpin koordinator lapangan Friska Putri. Dalam orasinya disebutkan, tujuh tahun masa pemerintahannya, SBY-Boediono dinilai gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. Dalam tuntutannya, pendemo meminta agar dinaikkan upah minimum kota (UMK) disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL), juga mendesak dihapuskannya sistem outsourcing (buruh kontrak). Di sektor pendidikan, Geram menolak komersialisasi pendidikan dan minta memaksimalkan 20 persen anggaran untuk bidang ini. (far/*/lim/adm)